PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM memaparkan 6 prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, Rabu (26/1) di OR Graha Adiguna. Prioritas kebijakan ini dirumuskan berdasarkan permasalahan pokok hasil evaluasi sampai dengan tahun 2021 dan isu strategisnya.
Enam kebijakan prioritas tersebut, diantaranya : 1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat; 2. Peningkatan Kualitas Manusia; 3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; 4. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan; 5. Peningkatan Pelayanan Publik; 6. Penguatan Desa. Hasil evaluasi capaian indikator makro Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 tercatat pertumbuhan ekonomi naik dari -1,23% jadi 3,43% pengangguran terbuka turun dari 6,1% jadi 6,05%, kemiskinan 16,24%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,97 jadi 68,15.
“Jadi pertumbuhan ekonomi bagus, pengangguran terbuka bagus karena turun dan tingkat kemiskinan kita masih meningkat. IPM mengalami peningkatan, jadi PR kita nomor satu adalah masalah kemiskinan,” kata Bupati Tiwi dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 ini.
Pada paparan ini, sekaligus disebutkan beberapa intervensi yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga dalam melaksanakan 6 kebijakan prioritas. Prioritas 1 yaitu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, akan diintervensi dengan kegiatan : peningkatan akses pangan utamanya bagi kelompok rentan; peningkatkan akses air bersih; penyediaan rumah layak huni; peningkatan akses sanitasi masyarakat; santunan kematian bagi keluarga kurang mampu; revitalisasi Rumah Singgah; peningkatan akurasi sasaran perlindungan sosial; fasilitasi dan bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
“Termasuk juga bantuan, bantuan jaminan sosial baik kepada orang dengan kecacatan berat (ODKB), santunan penderes jatuh, santunan anak yatim/piatu, santunan korban bencana alam. Yang tidak kalah penting, pemerintah harus bisa membangun sinergi dengan lembaga filantropi ,” kata Bupati.
Prioritas 2 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia. Strategi yang akan dilakukan yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara mendorong akreditasi paripurna puskesmas, penambahan 1 puskesmas yaitu di Gambarsari, dan meningkatkan kelas RSUD. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui bantuan AUSTS/Mageh Padha Sekolah, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan. Peningkatan cakupan pelayanan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak serta pengembangan kegiatan kepemudaan.
“Inshaallah GOR Indoor akan selesai tahun 2022 ini sehingga fokus kita untuk tahun 2023 terkait pegembangan kegiatan kepemudaan adalah pembangunan gedung kesenian, jadi kami akan merevitalisasi GOR Mahesa Jenar yang saat ini kondisinya sudah tidak representatif,” katanya.
Prioritas 3 Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Strategi yang dilakukan yakni pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro – kecil secara tepat sasaran, perluasan lapangan kerja (Program Kartu Pra Kerja Purbalingga ; mendorong percepatan realisasi investasi ; sinergitas pelatihan keterampilan produktif). Selanjutnya pemulihan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif, mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai strategis, dan peningkatan kualitas pasar rakyat.
“Jadi sudah banyak pasar di Purbalingga yang sudah direvitalisasi, tahun ini akan segera dibangun Pasar Badog dan kami juga akan berusaha mencari dana-dana dari kementerian untuk revitalisasi pasar desa. Termasuk kami juga akan melakukan upaya sertifikasi Pasar Rakyat,” katanya.
Prioritas 4 Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan kawasan khusus; Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang; Peningkatan Infrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah; dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
“Fokus kita adalah melakukan pengaspalan terhadap jalan yang sudah dilebarkan termasuk pembangunan jembatan yang terdampak bencana. Tahun ini kita mendapatkan Bangub dari Pemprov Jateng yaitu untuk membangun jembatan ruas Wirasana – Kalikajar, kita juga akan membangun TPA melalui program dari Bappenas dan kita akan lanjut membangun Ruang Terbuka Hijau di kecamatan-kecamatan,” katanya.
Prioritas 5 Peningkatan Pelayanan Publik. Strategi yang dilakukan yaitu Penyelengggaraan pemerintahan berbasis kinerja, Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan Inovasi pelayanan publik dan Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
“Kita akan berlakukan e-kinerja dimana besaran tamsil didasarkan pada kinerja. Kita upayakan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) untuk ditingkatkan sehingga kita bisa berpeluang mendapat DID (Dana Insentif Daerah). Mulai 2022 ini masing-masing OPD saya juga mewajibkan OPD punya minimal 1 inovasi,” ungkap Bupati.
Prioritas 6 Penguatan Desa. Startegi yang dilakukan yaitu optimalisasi potensi desa melalui pengembangan desa tematik dan inovasi desa, peningkatan peran serta masyarakat melalui penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah. Selanjutnya peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa melalui : digitalisasi desa (Siskeudes,Siswaskeudes, Website desa, SID (sistem Informasi desa), pembinaan dan pengawasan administrasi desa, penghargaan desa berprestasi. Selain itu juga peningkatan sarana dan prasarana desa.
“Asumsi keuangan tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan 2022. Yang menjadi pembeda adalah PAD, diharapkan ekonomi menggeliat sehingga pandapatan bisa meningkat,” ungkapnya.(Gn/Humas)
