PURBALINGGA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI (BKKBN RI) melakukan kunjungan monitoring penanganan stunting (anak gagal tumbuh) dan program keluarga berencana (KB) Kabupaten Purbalingga, Sabtu (5/2) di Ruang Pringgitan Pendopo Dipokusumo. Kepala BKKBN RI Dr dr Hasto Wardoyo SpOG menyampaikan BKKBN mendapat mandat baru yakni membantu menurunkan stunting.
Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan dukungan anggaran yang tidak sedikit kepada Pemkab Purbalingga dalam rangka percepatan penurunan stunting dan KB yakni Rp 11 miliar. “Jadi terdiri dari BOKB (Bantuan Operasional KB) sebesar Rp 9,2 miliar kemudian juga ditambah DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik sebesar Rp 1,8 miliar. Sehingga total Rp 11 miliar,” kata dr Hasto.
Anggaran tersebut dialokasikan melalui dinas yang membidangi KB, yakni Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBPPPA). Dalam membantu penurunan stunting anggaran tersebut bisa digunakan untuk jambanisasi, bedah rumah, pembangunan saluran air bersih rumah tangga dan sebagainya.
dr Hasto menuturkan, progres penurunan angka stunting di Purbalingga dinilai cukup baik yakni 16,8%. Angka tersebut sudah mendekati target nasional tahun 2024 yakni 14%.Untuk membantu penurunan ini BKKBN RI telah membentuk Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) di tiap daerah.
“Di sini (Purbalingga) TPK ada 769 Tim, masing-masing tim terdiri 3 orang. Mereka akan bertugas pencegahan dini terhadap keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting,” kata pejabat yang juga dokter kandungan ini.
Ia memperkirakan jumlah penduduk Purbalingga yang mencapai 1 juta jiwa, maka ada 7000 orang menikah per tahun dan 5000 kelahiran pertama. TPK akan bertugas mendampingi mereka yang akan menikah, hamil/akan melahirkan.
“Semua yang mau nikah 3 bulan sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan rangka dalam bentuk tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan Hb. Kalau tidak memenuhi syarat bukan dilarang nikah, tetap dinikahkan tapi sebelum hamil ada perlakuan khusus dengan stabilkan Hb supaya tidak melahirkan stunting baru,” katanya.
Terkait dengan KB, Purbalingga juga menunjukan capaian positif khususnya penggunaan alat kontrasepsi pasangan usia subur (PUS) yang mencapai 64,6%. Sedangkan pengguna alat kontrasepsi jangka panjang sudah 31,9%.
“Tidak hanya yang melakukan KB jenis MOP, kali ini yang akan melakukan KB jenis MOW juga akan kami berikan uang saku Rp 300 ribu. Jadi inilah spirit kita agar stunting turun, AKI/AKB turun dan akseptor KB baik,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Purbalingga H Sudono ST MT menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan BKKBN RI dalam rangka penurunan stunting dan peningkatan pelayanan KB. “Inilah yang memang kami tunggu-tunggu, jadi pemerintah pusat tidak hanya memberikan instruksi-instruksi saja tapi juga membantu dalam hal dukungan anggaran,” katanya.
Disamping itu, Wabup Sudono juga menyampaikan aspirasi para penyuluh KB di Purbalingga mengenai kebutuhan kendaraan operasional/sepeda motor pendukung yang memadai. Khususnya untuk yang bertugas di wilayah utara dengan medan yang bergunung-gunung.
Wabup Sudono berharap anggaran yang diberikan BKKBN benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dan berdampak pada penurunan angka stunting. “Harapan kita angka stunting Kabupaten Purbalingga bisa turun sampai 12%,” katanya.(Gn/Humas)
