PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengusulkan agar ada pendampingan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk industri-industri knalpot Purbalingga agar produknya bisa ber Standar Nasional Indonesia (SNI). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Purbalingga Johan Arifin SSos MSi menyebutkan standarisasi dibutuhkan ini untuk melindungi Industri Kecil Menengah (IKM) Knalpot.
Johan menjelaskan isu aktual yang berkembang adanya razia knalpot brong yang sedang ramai dilakukan oleh jajaran Polri. Sehingga ini meresahkan para pelaku IKM Knalpot di Purbalingga yang dikhawatirkan dapat mengurangi omset.
“Kita tahu produk knalpot Purbalingga adalah knalpot handmade yang sudah pasti non standard atau aftermarket. Padahal sampai sekarang BSN memang belum pernah mengadakan standarisasi SNI Knalpot (secara umum). Nah kami mohon untuk bisa dilakukan SNI knalpot baik knalpot standar maupun aftermarket. Ini untuk melindungi agar jangan sampai produk IKM kita dianggap non standar saat sudah ada SNI Knalpot,” kata Johan dalam kegiatan audiensi dengan BSN secara virtual, Selasa (8/2) dari Ruang Rapat Bupati.
Johan menyebut saat ini ada sekitar 350 IKM Knalpot di Purbalingga dengan penyerapan kerja mencapai 4500 orang. Ia memastikan Pemkab Purbalingga dengan pelaku IKM Knalpot sangat berkomitmen agar produk knalpot Purbalingga bisa memenuhi standar (SNI) termasuk standar kebisingan.
“Kami merencanakan Gedung LIK Logam Purbalingga salah satunya akan digunakan untuk uji kebisingan. Februari ini juga kami akan berkunjung ke Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) di Bandung untuk belajar kriteria kebisingan,” katanya.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM dalam audiensi menambahkan knalpot merupakan produk unggulan IKM di Purbalingga. Bupati berharap agar pelaku IKM ada pendampingan dalam standarisasi produk. Terlebih pemerintah pusat juga punya perhatian besar terhadap IKM ini dengan dibuatkan LIK (Lingkungan Industri Kecil) Logam.
“Harapannya dengan kita dampingi agar knalpot ini memiliki SNI tentu akan jauh lebih baik lagi. Saya yakin ke depan kalau knalpot sudah berlabel SNI pasti akan potensial dijual dalam skala nasional maupun internasional,” katanya.
Disamping pendampingan standarisasi terhadap produk knalpot Purbalingga, Bupati juga mengusulkan pendampingan sector yang lain. Diantaranya standarisasi palm sugar dan kopi. Disamping standarisasi produk Bupati juga menginginkan adanya standarisasi sistem/manajemen seperti pasar rakyat, pengelolaan pariwisata, pengadaan barang/jasa, dan sistem layanan public yang lain.
“Yang perlu segera kami tindaklanjuti adalah MoU antara Pemkab Purbalingga dengan BSN, agar BSN untuk bisa ada pendampingan terhadap beberapa poin yang akan kita bahas,” katanya.
Kepala BSN Drs Kukuh Syaefudin Achmad MSc menyambut baik usulan Pemkab Purbalingga terkait standarisasi produk knalpot. Ia memastikan MoU nanti dapat merealisasikan upaya tersebut.
“Saya rasa ini menjadi prioritas pertama yang akan kita respon yaitu SNI untuk knalpot. Mengingat knalpot sebagian besar dibuat di Purbalingga maka tata cara penyusunan SNI atau drafter SNI bisa dirancang oleh temen-temen Pemkab Purbalingga, secara prosedur akan dihubungkan dengan technical committee yang bertanggungjawab di bidang knalpot. Ini akan jadi pilot project kita dalam implementasi standarisasi knalpot,” ungkapnya.(Gn/Humas)
