PURBALINGGA INFO- Demi Efisiensi dan Akuntabilitas, Pemkab Akan Percepat Elektronifikasi Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga akan percepat Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Agus Winarno saat memimpin rapat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Senin (28/3/2022) di ruang rapat Bupati.
Agus mengatakan, digitalisasi termasuk dalam pemerintahan harus dipercepat untuk mempermudah layanan khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berhubungan dengan retribusi sudah harus dikelola secara elektronik agar Purbalingga mendapatkan banyak benefit dari hal tersebut.
“Kalau sudah elektronifikasi atau digitalisasi, pengelolaan keuangan daerah Purbalingga akan lebih mudah dan banyak benefit yang didapat,” katanya.
Benefit yang dimaksud adalah memudahkan masyarakat untuk membayar atau berhubungan dengan keuangan daerah tanpa harus melalui proses yang panjang termasuk antrian. Selain itu, akuntabilitas dan menanggulangi kebocoran retribusi juga termasuk manfaat lain dari elektronifikasi itu.
“Akuntabilitas yang pasti bisa dipertanggungjawabkan dan menanggulangi kebocoran,” ujarnya.
Guna mempercepat program tersebut, Pemkab segera membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi digital (Dinkominfo) dan membuat regulasi Bagian Hukum Setda) agar payung hukum tentang hal tersebut jelas. “Untuk Bank Jateng nanti juga akan memfasilitasi hal lain. Tapi dari kita (Pemkab) harus mempersiapkan segala sesuatunya seperti sinkronisasi dan regulasinya,” imbuhnya.
Seluruh OPD yang hadir setuju untuk mensukseskan program tersebut. OPD seperti Dinkominfo, Dinperindag, Dinpertan, Bakeuda, DLH, Dinhub dan Dinporapar pada dasarnya mendukung dengan tugasnya masing-masing. Seperti yang dikemukakan oleh Kadin Porapar, Prayitno yang menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung program tersebut agar sukses dan pendapatan Kabupaten Purbalingga optimal.
“Kami mendukung program tersebut agar pendapatan Purbalingga dan akuntabilitas bisa optimal,” pungkasnya. (LL/Kominfo)
