PURBALINGGA, INFO – Sejumlah kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Purbalingga mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penanganan konflik sosial. Rapat yang dipimpin oleh Asisten I Pemerintahaan Dan Kesra Setda Purbalingga, R. Imam Wahyudi dihadiri oleh beberapa kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Purbalingga berlangsung Kamis (14/7) di Gedung Srikandi Pendopo Dipokusumo Purbalingga.
Dalam rapat tersebut dipaparkan oleh Imam ada beberapa konflik sosial yang sudah ditangani dan yang perlu disiapkan untuk meminimalisir. Di antara konflik sosial yang sudah ditangani terkait dengan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang tingkat kesembuhannya tinggi di Kabupaten Purbalingga.
” Alhamdulillah laporan kasus tidak terlalu banyak dibandingkan jumlah hewan yang diqurbankan, tidak termasuk yang rawan akan tetapi tetap waspada, ” katanya.
Imam melanjutkan, potensi konflik yang selanjutnya di masyarakat adalah covid-19 yang kembali merebak di beberapa kota. Hal ini berkaitan dengan penjemputan jamaah haji agar para yang diarahkan dilakukan di daerah, sehingga keluarga jamaah haji dilarang menjemput secara langsung di bandara.
Selain itu, Imam juga menyampaikan bahwa capaian vaksin booster di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat. Meski begitu, pemda masih perlu melakukan penyisiran kepada warga yang belum vaksin booster karena saat ini muncul varian baru dari virus corona tersebut.
Untuk konflik yang mungkin akan muncul selanjutnya kata Imam adalah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan diselenggarakan pada bulan November 2022. Pilkades serantak akan berlangsung di 31 desa di Kabupaten Purbalingga, dan sosialisasi akan dimulai pada 28 Juli 2022.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Purbalingga, Muhammad Syafi menyarankan agar diadakan pertemuan dengan para calon kades. ” Terkait Pilkades perlu adanya kesepakatan agar legowo, siap menang dan siap kalah, ” pungkasnya. (fph/kominfo)
