PURBALINGGA INFO – Penyerahan dokumen yang berisi rincian rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga tahun 2023 tersebut berlangsung di Operation Room Graha Adiguna Setda Purbalingga, pada Senin (2/1/2023) pagi.
Penyerahan DPA SKPD TA 2023 dirangkaikan sekaligus dengan penyerahan penghargaan penyusunan LK SKPD Tahun 2021 serta pelunasan PBB P2 tercepat tahun 2022. Tampak hadir pula Sekretaris Daerah Purbalingga, Herni Sulasti, S.H., M.H., CFrA., serta Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Purbalingga, H. Aman Waliyudin, M.SI.
Bupati menekankan agar rencana program dan kegiatan tahun 2023 yang tertuang dalam DPA SKPD 2023 bisa dilaksanakan tepat waktu, tanpa ditunda-tunda.
“Mulai hari ini, para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga bisa dapat segera mulai melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Penyerahan DPA SKPD menjadi tanda dimulainya kegiatan di tahun 2023, Oleh karenanya saya titip agar bisa segera dilaksanakan. Semakin cepat semakin bagus,” ujar bupati.
Kalau kita evaluasi, lanjut bupati, dari pelaksanaan anggaran di tahun 2022 lalu kita masih menunda-nunda hingga akhir tahun. Sebaiknya diubah, kalau bisa dilaksanakan realisasinya lebih awal, maka semakin baik karena serapan anggaran di masing-masing daerah kini pun diperhatikan secara detail oleh pemerintah pusat. Kalau serapan anggaran tidak maksimal, maka daerah kita bisa menjadi catatan.
“Realisasi penyerapan anggaran menjadi salah satu penilaian kinerja pemerintah daerah. Jadi, tolong mulai sekarang mari kita ubah mindset lama, jangan melaksanakan realisasi kegiatan mepet di akhir tahun. Kalau bisa dilaksanakan di awal tahun maka segeralah dilaksanakan, tanpa ditunda-tunda,” tegas bupati.
Bupati juga meminta adanya gerak cepat realisasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
“Mumpung masih di awal tahun, setelah ini saya minta semua bisa disiapkan. Mohon segera tetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan, serta tentukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). SK Pokja (Kelompok Kerja) perlu segera ditetapkan agar selanjutnya tidak ada kendala dalam pelaksanaan terkait pengadaan barang dan jasa,” ujar bupati.
Yang terpenting, lanjut bupati menjelaskan, adalah upaya follow up jika terdapat berbagai kekurangan-kekurangan. Dan sekiranya prosesnya bisa terus dilaporkan kepada Sekretariat Daerah.
“Kepada seluruh elemen pemerintah, mari kita semua terus bersinergi dan bergerak bersama memberikan yang terbaik terhadap pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga di tahun 2023,” pungkasnya. (GIN/Kominfo)
