PURBALINGGA INFO- Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan pencabutan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) beberapa hari lalu. Hal tersebut dilakukan karena indikator-indikator trend positif Pandemi muncul di seluruh wilayah Indonesia.
Hal di atas disampaikan Menko Marinves (Menteri Koordinator Maritim dan Investasi) Luhut Binsar Panjaitan saat menyampaikan paparan capaian penanganan Covid-19 dari awal 2020 hingga akhir 2022, Senin (2/1/2023) yang diikuti secara daring oleh seluruh Pemprov, Kabupaten/ Kota. Dipimpin Wamendagri John Wempi Wetipo, Rakor tindak lanjut pencabutan PPKM juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menko Perekonomian yang diwakili Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Luhut mengatakan, keberhasilan pengendalian Covid-19 merupakan buah dari kebijakan yang terintegrasi dari seluruh elemen seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Tenaga Kesehatan, Akademisi, Masyarakat dan yang lainnya. Selain itu, keberhasilan juga diiringi dengan kerja keras berbasis data dan juga ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan teknologi.
“Keberhasilan ini sekiranya bisa ditiru pada bidang atau sisi pembangunan yang lainnya,” kata Menko Luhut.
Walaupun PPKM sebagai indikator kembalinya mobilitas masyarakat, Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan hal itu bukan berarti status Pandemi serta merta dicabut. Status Pandemi merupakan status global di bawah World Health Organization (WHO) dalam PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).
“Pencabutan PPKM adalah upaya transisi. Intervensi pemerintah dikurangi dan peran serta masyarakat diharapkan meningkat,” ujar Menkes.
Ada temuan menarik dari Kemenkes terkait penyebaran dan penularan Covid-19. Selama ini public beranggapan bahwa mobilitas tinggi saat perayaan hari besar keagamaan seperti lebaran dan hari besar lainnya serta tahun baru akan meningkatkan prevalensi penularan, namun hasil riset menunjukan bahwa tingginya angka persebaran Covid-19 disebabkan oleh varian baru sehingga kesiapan terutama dari imunitas masyarakat belum prima.
“Ternyata bukan karena lebaran, natal atau tahun baru yang menyebabkan kerumunan dan keramaian tapi varian virusnya berubah-ubah sehingga kesiapan kita belum optimal waktu itu,” katanya.
Masa awal pandemi, semua pihak terutama pemerintah sambil melakukan penelitian komprehensif untuk penanganan, melakukan langkah preventif seperti deteksi dini dan pengetatan Protokol Kesehatan (Prokes) termasuk penerapan PPKM. Namun, setelah penelitian komprenhensif dan massif, penanganan Kesehatan lebih terukur dan terarah seperti perawatan dan pemberian vaksinasi.
“Kami himbau masker tetap dipakai di ruangan dengan pertemuan yang massif atau adanya kerumunan. Vaksinasi booster juga harus ditekankan lagi,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, hadir secara daring Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, S.E.,B.Econ., MM beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga di ruang rapat Bupati kompleks Sekretariat Daerah. (LL/Kominfo).
