PURBALINGGA INFO – Tim Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) yang terdiri dari Bappeda, Disnaker, Dinas Pendidikan, dan Dishub melakukan kunjungan kerja ke workshop assembling motor listrik Purbalingga yang berada di kompleks UPT Pengembangan Industri Logam (Pilog) Purbalingga, Kamis (26/1/23).
Kunjungan kerja Pemprov Jateng dalam rangka pembahasan Kendaraan Listrik (EV) Berbasis Baterai di Kabupaten Purbalingga.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Purbalingga melalui Kepala Tim Kerja Yuszra Sabilla Suharto dalam kesempatan tersebut menyampaikan, tahun 2023 Dinperindag Purbalingga selain melanjutkan pengembangan Prototype motor listrik BRALINK EV-1 juga akan fokus pada konversi kendaraan dengan bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.
“Selain program lanjutan untuk BRALINK EV-1, kami juga akan melanjutkan kembali untuk roadmap pengembangan motor listrik tahap ke dua yaitu konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik berbasis baterai,” katanya.
Sementara itu Asisten Ekonomi dan pembangunan Sekda Purbalingga, Agus Winarno menyampaikan Purbalingga harus segera bergerak untuk menangkap peluang di industri motor listrik.
“Karena pengrajin knalpot di Purbalingga akan terpengaruh dengan kebijakan konversi ke motor listrik, Kalau kita tidak cepat menangkap peluang itu maka nanti akan hilang. IKM diarahkan untuk bisa menjalin kemitraan dan menjadi suplayer part motor listrik di industrI manufaktur besar,” katanya.
Kepala Dinperindag Provinsi Jawa Tengah Arif Sambodo menyampaikan Pemprov Jateng akan mendukung program pengembangan motor listrik di Purbalingga.
“Kami akan membantu untuk mengkomunikasikan program kemitraan dengan industrI besar, membantu pelatihan serta sertifikasi SDM dan bengkel konversi,” ungkapnya.
Hal ini sejalan dengan dengan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh IKM yang ada di Purbalingga. Salah satu IKM yang bergerak di bidang konversi motor listrik yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Aan mengatakan selama ini kendala yang dihadapinya adalah bengkel miliknya belum memiliki sertifikasi.
“Selama ini kalau ada konsumen yang ingin yang tertarik untuk mengkonversi motornya menjadi motor listrik, yang pertama kali ditanyakan pasti apkah bengkelnya sudah memiliki sertifikasi atau belum, dan kebanyakan tidak jadi karena belum memiliki sertifikasi,” ungkapnya. (DHS/Kominfo)
