Oleh: Teguh Eko Prasetyo
DPP IMM Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan
Negara tidak sedang menghemat demokrasi, melainkan menyederhanakannya dengan cara yang paling berbahaya: mengeluarkan rakyat dari keputusan. Inilah inti persoalan dari wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kembali dimunculkan dengan dalih efisiensi biaya.
Alasan biaya pemilu langsung yang dianggap terlalu mahal sering disampaikan seolah sebagai kebenaran teknis yang tidak bisa dibantah. Padahal, di balik bahasa efisiensi tersebut tersembunyi pilihan politik yang sangat mendasar: apakah negara masih menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau mulai menganggap partisipasi publik sebagai beban yang perlu dikurangi.
Hak memilih pemimpin bukan fasilitas tambahan yang bisa dicabut ketika negara merasa tidak efisien. Ia adalah hak dasar warga negara. Ketika hak ini dikorbankan atas nama penghematan anggaran, demokrasi tidak sedang diperbaiki, tetapi dipreteli secara sistematis.
Biaya politik yang tinggi bukan disebabkan oleh terlalu besarnya peran rakyat, melainkan oleh praktik politik yang sejak lama dibiarkan tidak sehat. Politik uang, kampanye berbiaya besar, mahar pencalonan, dan transaksi kekuasaan pascapemilu adalah problem nyata yang diketahui publik. Ironisnya, para elite politik yang paling memahami persoalan ini justru memilih solusi yang paling mudah: mengurangi peran rakyat, bukan memperbaiki perilaku politik mereka sendiri.
Jika biaya benar-benar menjadi persoalan utama, seharusnya yang dibenahi adalah tata kelola pendanaan politik, transparansi kampanye, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Pendidikan politik bagi elite dan partai politik juga menjadi keharusan. Namun semua itu menuntut kemauan untuk berubah. Mengalihkan pemilihan ke DPRD jelas lebih praktis, meski konsekuensinya adalah hilangnya kontrol rakyat.
Pemilihan kepala daerah melalui DPRD kerap diklaim lebih murah dan lebih stabil. Klaim ini patut dipertanyakan. Biaya politik tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah dari ruang publik ke ruang tertutup. Dari biaya kampanye yang bisa diawasi masyarakat menjadi biaya lobi dan negosiasi elite yang sulit dilacak. Uang tetap bekerja, tetapi tanpa pengawasan publik.
Dalam skema ini, kepala daerah tidak lagi bergantung pada mandat langsung rakyat, melainkan pada konfigurasi kekuatan partai di parlemen daerah. Akuntabilitas pun bergeser. Kepentingan rakyat berpotensi dikalahkan oleh kompromi elite dan kepentingan koalisi. Demokrasi kehilangan wajah publiknya dan berubah menjadi urusan segelintir orang.
Menyebut mekanisme ini sebagai “pemilihan umum” juga problematik. Tidak ada proses yang layak disebut umum ketika rakyat tidak dilibatkan dalam keputusan paling menentukan. Demokrasi tanpa partisipasi langsung rakyat hanyalah prosedur hukum yang kehilangan roh dan makna.
Efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan hak konstitusional warga. Jika logika ini diterima, maka setiap hak rakyat berpotensi dinegosiasikan sepanjang dianggap mahal atau merepotkan. Ini adalah preseden berbahaya yang dapat menggerus demokrasi secara perlahan namun pasti.
Demokrasi memang tidak selalu rapi, murah, atau nyaman. Ia sering gaduh dan melelahkan. Namun kegaduhan itulah tanda bahwa rakyat masih memiliki ruang untuk menentukan arah kekuasaan. Ketika negara mulai merasa lebih nyaman dengan demokrasi yang sunyi, terkendali, dan minim partisipasi, di situlah demokrasi mulai kehilangan substansinya.
Jika biaya politik dianggap terlalu tinggi, tanggung jawab terbesar justru berada di pundak elite politik dan partai-partai. Mereka seharusnya menjadi teladan politik yang beradab dan berbiaya rendah, bukan malah mengusulkan kebijakan yang menyederhanakan demokrasi dengan mengeluarkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan semata soal teknis pemilihan, melainkan soal keberpihakan. Apakah negara masih percaya pada kedaulatan rakyat, atau mulai memilih kenyamanan kekuasaan yang minim kontrol publik.
Ketika demokrasi disederhanakan dengan mengeluarkan rakyat dari keputusan, yang tersisa bukan efisiensi, melainkan kekuasaan yang semakin jauh dari mereka yang seharusnya berdaulat.