Pemerintah kabupaten menggelar rapat koordinasi persiapan Pemeriksaan Lapangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Rakor yang dipimpin kepala Bapelitbangda dihadiri wakil bupati H Sudono ST MT, dan OPD pengguna anggaran pusat dan provinsi untuk penanggulangan kemiskinan, berlangsung di ruang rapat setda, Senin (7/2/2022).
Wakil Bupati Sudono mengatakan, kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari rencana BPK mengadakan evaluasi dan pemeriksana lapangan terkait penggunaan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi maupun pusat. Pemeriksaan lapangan akan dilakukan pada Rabu 9 Februari 2022. Oleh karena itu, wabup minta semua OPD yang menggunakan anggaran penanggulangan kemiskinan melaporkan program dan penggunaan dananya ke Bapelitbangda untuk dikompilasi.
“Kita pada hari ini diadakan rakor dalam rangka persiapan evaluasi tersebut. Yang mana nanti dari BPK Perwakilan Jawa Tengah akan hadir pada Rabu 9 Februari, nantinya BPK akan memeriksa OPD meskipun tidak semuanya,” katanya.
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Purbalingga Suroto menjelaskan, semua OPD harus menyerahkan data secepatnya. Data tersebut berupa program, mekanisme pengusulan bantuan, termasuk penerima manfaat. Data dalam bentuk file dari masing-masing OPD akan dikumpulkan guna diolah dan dikompilasi oleh Bapelitbangda.
“Apa nama program kegiatan penanggulangan kemiskinan di tiap OPD, mekanisme pengusulan dan penetapannya, siapa yang sudah dapat dan hasilnya bagaimana. Data ini kami akan kompilasi kemudian kita sediakan ke BPK hari Rabu besok karena beliau akan langsung datang ke Bapelitbangda,” ungkap Suroto.
Banyak program penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh sejumlah OPD di Kabupaten Purbalingga yang dananya berasal dari pusat maupun provinsi. Dinas Kesehatan mengelola dana bantuan untuk keluarga miskin melalui program pembuatan jamban keluarga dimana dananya berasal dari provinsi. Desa penerima bantuan jamban keluarga diantaranya desa Babakan, Dawuhan, Kembangan, Tlagayasa, Talagening, Bantarbarang dan Tanalum.
Dinrumkin mengelola dana untuk bantuan rehab rumah tidak layak huni, program air bersih, termasuk bantuan sambungan rumah baru (SR) PDAM bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sedangkan DinsosdaldukKBP3A lebih kepengelolaan data sebagai usulan, sedangkan bantuan langsung masuk ke rekening penerima manfaat. Seperti program PKH, Jaminana Kesejahteraan Sosial (JKS) dan BPNT.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) memiliki satu program penanggulangan kerawanan pangan dari APBD Provinsi. Ada dua kelompok yang menerima bantuan tersebut, yakni kelompok Al Hidayah desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari dan kelompok Wiring Galih desa Talagening Bobotsari. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp. 85 juta lebih.
“Bantuan ini berupa ayam kampung unggul betina dan jantan, pakan konsentrat, kendang ayam, mesin penepung, mesin perajang, bibit sayuran dan pupuk organic,” jelasnya. (umg-humaspurbalingga)
