PURBALINGGA, INFO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga makin serius untuk menstandarkan sektor. Hal itu terlihat dari kedatangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Purbalingga dalam rangka memberikan sosialisasi Standarisasi Produk bagi UMKM Purbalingga, Rabu (30/3/2022) di aula UPTD Logam Purbalingga.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ardiles dari kantor BSN perwakilan Jawa Barat menyatakan bahwa pihaknya datang ke Purbalingga selain untuk penandatanganan MoU dengan pihak Pemkab juga memberikan pengertian kepada pelaku UMKM di Purbalingga akan pentingnya standarisasi produk. Menurutnya, produk UMKM yang berlabel SNI akan lebih dipercaya konsumen sehingga mendatangkan multiplier effect yang nyata bagi mereka.
“Pelaku UMKM harus tahu standarisasi dari produk yang mereka keluarkan. Hal ini akan banyak mendatangkan benefit yang nyata,” katanya.
Kepala Dinperindag Purbalingga, Johan Arifin dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa ke depan tidak hanya produk UMKM yang akan distandarisasi dari BSN. Tempat layanan publik yang berbasis ekonomi seperti pasar milik Pemkab juga akan distandarisasi seperti pasar Segamas, Bukateja dan Bobotsari.
“Tidak hanya pasar besar tersebut. Ke depan juga bisa saja pasar badhog yang merupakan pasar kuliner khas Purbalingga dan pasar Panican juga akan distandarisasi,” ujarnya.
Standarisasi mencakup infrastruktur dan layanan misalnya ketersediaan ruangan dan gedung penunjang seperti toilet bersih dan representatif, tempat ibadah di area pasar, ruang laktasi dan sarana lainnya harus terpenuhi. Image atau citra pasar yang kurang baik seperti toilet yang tidak representatif dan sebagainya harus diperbaiki agar pasar mendapatkan predikat SNI.
“Pasar yang bau, toilet yang tidak representatif harus diperbaiki agar mendapat SNI,” ujarnya.
MoU
Terpisah, Pemkab Purbalingga melakukan penandatanganan MoU dengan BSN di Graha Adiguna tentang program standarisasi produk. Hadir dalam penandatanganan MoU tersebut Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi yang menyatakan bahwa produk UMKM Purbalingga harus mendapat standarisasi sehingga ada peningkatan kualitas yang akan meningkatkan minat konsumen.
“Kami waktu itu sudah melakukan audiensi bersama BSN tentang standarisasi produk UMKM. Hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan lalu,” kata Bupati.
Bupati memaparkan berbagai potensi Kabupaten Purbalingga mulai dari pertanian, knalpot, pariwisata dan produk lain yang bisa distandarisasi. “Jadi BSN tidak hanya mensertifikasi produk tapi juga layanan,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan Purbalingga siap mensukseskan program afirmasi penggunaan produk lokal seperti yang baru-baru ini dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sinkronisasi anggaran yang dilaksanakan di Bali menghasilkan Rp 200 T dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota dari target Rp 400 T untuk belanja produk dalam negeri.
“Pak Presiden menegaskan jajaran pemerintahan harus ikut mensukseskan belanja produk dalam negeri. Makanya jika produk Purbalingga sudah ber-SNI juga bagian dari dukungan Pemkab Purbalingga tentang program tersebut,” tegasnya.
Kepala BSN RI, Kukuh Saifudin Ahmad menjelaskan bahwa nantinya akan pendampingan standarisasi produk. Produk yang dimaksud seperti knalpot, gula kristal batik dan lainnya. Selain itu, layanan publik seperti pasar rakyat juga akan mendapatkan pendampingan.
“Nanti akan kami dampingi standarisasi produk-produk yang ada di Kabupaten Purbalingga,” pungkasnya. (LL/Kominfo).
