PURBALINGGA, INFO- Pelayanan dan reformasi birokrasi yang digaungkan Pemerintah Republik Indonesia harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas saat menyampaikan sambutan pada acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik yang dilakukan secara hybrid, Selasa (6/12/2022).
Azwar anas mengatakan, layanan dan reformasi birokrasi harus berujung pada penurunan kemiskinan yang massif atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Menurutnya, semua hal yang dilakukan untuk mendorong dan mempercepat reformasi birokrasi diperlukan berbagai langkah seperti penganugerahan dan penghargaan kepada instansi pusat, Daerah dan unit kerja.
“Kegiatan semacam ini dilakukan untuk mendorong, mempercepat dan memotivasi agar layanan dan reformasi birokrasi bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia,” katanya.
Dia menambahkan, Kemenpan-RB mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo agar layanan birokrasi bisa dilakukan se-efisien mungkin dengan memanfaatkan teknologi. Tumpukan kertas yang dulu sebagai indikator pelayanan kepada masyarakat, diminta untuk dipangkas dengan memanfaatkan ruang digital yang lebih memudahkan masyarakat.
“Jangan ada layanan berbelit dan layanan harus berdampak signifikan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Sekretaris Kemenpan-RB, Rini Widiyantini dalam laporannya menuturkan bahwa penganugerahan tersebut dimaksudkan untuk lebih memacu perwujudan good governance di Indonesia. Tercatat ada sekitar 228 penghargaan yang diberikan kepada instansi pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta unit kerja dengan berbagai kategori.
“Capaian Sakip, Zona Integritas WBK dan WBBM menjadi beberapa kategori yang kami anugerahkan dengan penilaian mulai dari Juli hingga November 2022 ini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mengikuti acara tersebut yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda, Budi Susetyono di ruang Asisten Administrasi Umum Sekda. (LL/Kominfo).
