PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi memberi pemaparan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) terkait dengan upaya penanganan stunting di Kabupaten Purbalingga, Selasa (7/2/2023). Tercatat sesuai data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) tahun 2022 angka prevalensi stunting di Purbalingga yakni 13,79%
“Terkait upaya yang dilakukan, penanganan stunting sama halnya dengan penanganan kemiskinan. Tidak hanya jadi PR Dinas Kesehatan saja, tapi harus gropyokan antar OPD terkait,” kata Bupati Tiwi disampaikan melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Bupati.
Bupati menyebut, Dinkes Kabupaten Purbalingga telah menggelontorkan hampir Rp 25 miliar untuk penanganan stunting, khususnya bersumber dari APBD. Sedangkan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Dinrumkim) Kabupaten Purbalingga telah melakukan pemugaran 757 rumah tidak layak huni (RTLH) atau identik sekitar Rp 9 miliar. Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan pembagian bantuan beras dan lele, bagi warga masyarakat miskin di Purbalingga senilai Rp 686 juta.
“Ketika kita rangkum dengan pengeluaran OPD yang lain, termasuk ormas PKK dan sebagainya, kita sudah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 70 – 80 miliar. Jadi Pemkab tidak kurang kurang dalam rangka kita mengimplementasi apa yang jadi keinginan bapak Presiden agar 2024 angka stunting minimal 14%,” katanya.
Kaitan sarpras yang tersedia, di Purbalingga terdapat 22 puskesmas 2 RSUD, 6 RS swasta dan 1 Labkesda. Dari 22 puskesmas hanya 4 yang belum memiliki USG.
“Inshaallah kami akan segera cukupi untuk kolaborasi juga dengan APBN supaya masalah sarpras ini bisa clear,” katanya.
Purbalingga juga terdapat 1238 posyandu tersebar di berbagai desa. Dari jumlah tersebut baru 171 posyandu yang sudah memiliki unit antropometri untuk penimbangan. Tahun 2023 Purbalingga telah disupport DAK Kesehatan untuk pengadaan alat antropometri.
“Inshaallah PR (antropometri) ini clear di tahun 2023, sehingga dari situ pengukurannya akan valid dan terdeteksi ada berapa balita yang sesungguhnya dalam kategori stunting,” katanya.
Bupati juga melaporkan, terkait air minum dan sanitasi di Purbalingga cakupannya selalu meningkat. Tahun 2022 akses air minum layak mencapai 94,08% dan akses sanitasi layak mencapai 94,81%.
“Kabupaten Purbalingga juga sudah UHC karena persentase jaminan kesehatan sudah 96,15% artinya akses kesehatan akan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.(Gn/HumproSetda)
