Kinerja Perbankan di Purbalingga Lebih Baik dari Nasional dan Jawa Tengah
PURBALINGGA – Kinerja perbankan di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercatat lebih baik daripada kinerja di tingkat nasional maupun provinsi Jawa Tengah. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Riwin Mihardi saat audiensi dengan Bupati Purbalingga, Rabu (23/2) di Ruang Kerja Bupati.
Tercatat aset sektor perbankan baik bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat ini mencapai Rp 4,9 triliun dan tumbuh secara tahunan sebanyak 11,78%. Hal ini lebih besar dibanding nasional yang tumbuh 10,17% dan Jawa Tengah tumbuh 9,42%.
“Pertumbuhan kreditnya juga lebih tinggi, Kabupaten Purbalingga kredit tersalurkan sebanyak Rp 4,7 triliun, tumbuh secara tahunan sebanyak 13,14%, lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 5,24% dan Jawa Tengah 5,37%. Ini menandakan perekonomian di Purbalingga bergerak dalam 2021 dan tidak stagnan. NPL (kredit macet) Purbalingga juga rendah yaitu 2,43%,” katanya.
Terkait penyaluran kredit, debitur terbanyak yakni selain UMKM mencapai 39,1% atau Rp 1,8 triliun. Sisanya pelaku usaha mikro 33,90% atau Rp 1,5 triliun, pelaku usaha kecil 21,55% atau Rp 1 triliun dan pelaku usaha menegah 5,44% atau Rp 256 miliar.
“Sedangkan dari jenis penggunaan, terbanyak digunakan untuk modal kerja yakni 52,14% atau Rp 2,4 triliun, untuk investasi 12,09% atau Rp 569 miliar dan untuk konsumsi 35,78% atau Rp 1,6 triliun,” ungkapnya.
OJK juga melaporkan terkait kesehatan BPR milik Pemda. Pertama, PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) asset 2021 meningkat 3,39% dari tahun 2020, Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 3,17%, kredit naik 3,50%, NPL 8,10% dan Loan to deposit ratio (LDR) 70,33%.
Kedua, Perumda BPR Artha Perwira asset 2021 meningkat 17,88% dari tahun 2020, DPK naik 21,70%, kredit naik 21,92%, NPL 6,19% dan Loan to deposit ratio (LDR) 84,96%. Ketiga, PT BPRS Buana Mitra Perwira, asset 2021 meningkat 13,75% dari tahun 2020, DPK naik 17,46%, kredit naik 19,76%, Non Performing Financing (NPF) 4,73% dan Financing to deposit ratio (FDR) 103,19%.
“Komitmen dari manajemen, NPL kita minta bisa diturunkan hingga menjadi di bawah 5%. Sedangkan LDR idealnya bisa 92 – 90% hanya saja untuk kondisi sekarang kita masih belum bisa memaksakan untuk ekspansi,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM mengungkapkan meskipun diterpa pandemic namun kinerja perbankan di Purbalingga masih relative baik. Meski demikian menurutnya kinerja BPR milik Pemda masih perlu ada pendampingan yang lebih matang lagi.
Selain Kredit Mawar (Bunga 0% BPR Artha Perwira), Pemkab Purbalingga juga punya program subsidi bunga. Ia menilai evaluasi OJK kali ini bisa menjadi bahan evaluasi dalam mengalokasikan subsidi bunga ke depan.
“Plot subsidi bunga ke depan diprioritaskan untuk (Bank) BUMD paling tidak 70%, selebihnya bisa ke koperasi atau lembaga keuangan lain dan subsidi bunga tersebut harus diperuntukan pinjaman produktif baik modal kerja atau investasi dan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah,” katanya.(Gn/Humas)
