PKK Harus Peduli Permasalahan Pemda
Purbalingga_ Berbagai permasalahan yang saat ini tengah dihadapi pemerintah daerah antara lain permasalahan kemiskinan, peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM), permasalahan stunting dan Anak usia sekolah tidak sekolah (AUTS) dan ketahanan pangan. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat membantu pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan memasukkannya ke dalam program PKK.
Keluarga besar PKK diminta “aware” atau mengerti dan menyadari terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah, juga pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemda.
“Yang namanya PKK ini harus bisa aware, apa si sebetulnya permasalahan di pemda itu apa, PR-PR yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah itu apa. Sehingga nanti panjenengan ikut membantu dengan jalan memasukkan program-program tersebut dimasukkan ke dalam program kerja PKK,” kata Bupati Purbalingga saat memberikan sambutan pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke 50 di pendopo Dipokusumo, Selasa pagi (15/3.
Dikatakan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, permasalahan peningkatan IPM dapat didukung oleh beberapa sector seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Terkait permasalahan Pendidikan, Kabupaten Purbalingga masih memiliki PR berupa masih tingginya angka Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUTS). Di sektor kesehatan, Kabupaten Purbalingga masih memiliki permasalahan berupa tingginya angka stunting. Juga permasalahan ketahanan pangan, dimana angka konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga masih relative rendah dibanding tingkat konsumsi ikan provinsi Jateng maupun nasional. Dari data tahun 2020, angka konsumsi ikan Purbalingga menempati rangking ke 16 kabupaten/kota se Jawa Tengah, dimana angka konsumsi ikan baru sebesar 25,11 kg/kapita/tahun.
“Disinilah PKK harus berkolaborasi dengan DKPP untuk bagaimana bersama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar Gerakan Gemarikan dapat terus disosialisasikan sampai ke tingkat desa, sehingga tingkat konsumsi ikan Purbalingga akan naik,” tuturnya.
Terakhir dikatakan Bupati Tiwi, permasalahan perempuan dan anak, utamanya angka perceraian yang masih tinggi dan masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“PKK harus mampu membuat program kerja yang dapat membantu pemerintah mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas,” pintanya.
Ketua Plh. TP PKK Kabupaten Purbalingga, Ny Ansas Sumarjo mengatakan, tema HKG PKK ke 50 adalah Berbakti Untuk Bangsa, Berbakti Untuk Sesama. Sedangkan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK antara lain melakukan pembinaan organisasi dan kelembagaan PKK kecamatan , kelurahan dan desa. Kerjasama dengan DinsosdaldukKBP3 A dan Dinpermasdes serta DKPP memberikan 50 paket sembako serta 100 paket rasle (beras lele) untuk warga kurang mampu di desa Banjarsari Bobotsari. Juga bekerjasama dengan Lembaga GNOTA Kabupaten Purbalingga memberikan santunan bagi 15 anak AUTS di desa Tunjungmuli Karangmoncol.
“Kegiatan lain dalam rangka HKG ini adalah Kerjasama PKK dengan Dinpertan memberikan bantuan 3600 bibit cabai untuk pemanfaatan pekarangan di desa Bodaskarangjati Rembang. Juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinpermasdes dan DKPP memberikan 32 paket makanan tambahan bagi balita dan stunting di desa Sirau Karangmoncol. Serta memberikan bantuan kudapan berbahan baku ikan bagi siswa SDN Sirau dan 100 paket rasle bagi keluarga kurang mampu di desa setempat.” tambahnya.
Dalam acara HKG PKK ke 50, secara simbolis Bupati menyerahkan bantuan PMBA stunting bagi TP PKK Desa Sirau Karangmoncol, bantuan AUTS, bantuan beras lele (rasle) bagi desa Banjarsari, dan bantuan bibit cabai bagi TP PKK Bodaskarangjati Rembang, (umg_humaspurbalingga)
