PURBALINGGA – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan apresiasi terhadap raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke enam kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari BPK RI. Hal ini diungkapkan hampir semua fraksi di DPRD Kabupaten Purbalingga pada pandangan umumnya terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam pandangan umumnya yang dibacakan Ma’ruf Rido mengungkapkan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Purbalingga atas capaiannya mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah selama enam kali berturut-turut.
“Semoga kedepan capaian itu dapat terus dipertahankan untuk kebaikan seluruh masyarakat Purbalingga.”katanya.
Apresiasi atas raihan WTP juga diungkapkan oleh fraksi lain, seperti Fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya Akhmad Sabani SE. Selain menyampaikan apresiasi perolehan WTP, Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), meskipun dalam kesimpulannya menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas lebih lanjut melalui mekanisme yang berlaku.
Setiyani Rahayu selaku juru bicara Fraksi Amanat Nasional menyampaikan, meskipun Purbalingga meraih WTP enam kali berturut-turut, namun Fraksi Amanat Nasional memberikan masukan terkait besaran SILPA yang justru lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2020 terjadi SILPA sebesar Rp. 179.575.632.903,- dan naik di tahun 2021 menjadi Rp. 224.246.511.372,-.
“Kami mencermati terjadi kenaikan SILPA dari tahun anggaran 2020 ke 2021, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan yang tidak optimal dan perencanaan yang perlu lebih baik lagi.”katanya. Fraksi Partai Keadilan menyatakan hal yang sama terkait SILPA.
Fraksi Persatuan Demokrat mengingatkan SILPA yang meningkat. Fraksi Partai Demokrat menyatakan tingginya SILPA menjadi indikator penyerapan anggaran belum optimal. “Masih terdapat SILPA, hal ini harus menjadi perhatian lebih serius oleh Pemerintah Daerah untuk berupaya lebih maksimal dalam pengelolaan anggaran,”kata Predi Setiaji selaku juru bicara.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Aman Waliyudin, dihadiri Sekda Herni Sulasti mewakili Bupati Purbalingga, para asisten sekda dan pimpinan OPD, berlangsung Kamis (16/6). Rapat tersebut akan dilanjutkan besok (Jumat-red) dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.(umg_humaspurbalingga).
