Masukan Lintas Sektor Dibutuhkan Agar Kebijakan Pemerintah Tepat dalam Mengatasi Dampak Kenaikan Harga BBM

PURBALINGGA – Polres Purbalingga menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) tentang penyesuaian kenaikan harga BBM dalam perspektif potensi konflik ekonomi, Kamis (27/10) di Aula Pertemuan TWP Purbasari Pancuranmas, Kecamatan Padamara. FGD ini melibatkan lintas sektor terkait, diantaranya Pertamina, OPD terkait, perwakilan pedagang, jasa angkutan umum dan sebagainya.

FGD ini bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak agar kenaikan harga BBM tidak membuat gejolak sosial ekonomi di masyarakat.

“Sebelum nantinya Pemkab Purbalingga mengambil suatu kebijakan permasalahan peningkatan harga BBM, tentunya kami harus mendengarkan dulu apa yang menjadi aspirasi-aspirasi dari masyarakat Purbalingga,” ungkap Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM memberi pengantar FGD.

Ia menambahkan, dari masukan tersebut sehingga kebijakan yang diambil Pemkab Purbalingga bisa tepat dan sesuai aspirasi. Hasil FGD ini nantinya akan dirapatkan di tingkat kabupaten untuk dirumuskan kebijakan yang bermanfaat dan membantu masyarakat yang terdampak.

“Inipun akan sinergikan dengan pemerintah provinsi, sebab mereka pun juga menggelontorkan bantuan-bantuan sehubungan dengan peningkatan harga BBM,” katanya.

Bupati menyampaikan kebijakan penanganan dampak kenaikan harga BBM hingga saat ini masih dalam tahap inventarisasi. Sebab masalah data nantinya juga harus jelas.

“Prinsip kita adalah pemerataan, karena banyak masyarakat Purbalingga yang membutuhkan,” katanya.(Gn/Humas)